The World’s First Sovereign Green Sukuk

Sudah lebih dari satu dasawarsa sukuk hadir sebagai alternatif pembiayaan APBN. Sejak ditetapkan undang-undang No. 19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), pemerintah telah berkomitmen untuk mendorong perkembangan keuangan syariah melalui penerbitan sukuk, yang telah dibuktikan dengan semakin meningkatnya partisipasi masyarakat dalam berinvestasi serta terbangunnya berbagai jejak infrastruktur di tanah air.

SBSN atau dapat juga disebut sukuk negara adalah surat berharga (obligasi) yang diterbitkan oleh pemerintah Republik Indonesia berdasarkan prinsip syariah, yang ditujukan untuk membiayai defisit APBN. Sukuk negara memiliki 7 jenis instrumen yang ditujukan untuk investor institusi dan individu, baik di pasar domestik dan international, yang terdiri dari; Project Financing Sukuk (PFS), sukuk ritel, sukuk tabungan, global sukuk (SNI), Islamic Fixed Rate Sukuk (IFR), Surat Perbendaharaan Negara Syariah (SPN-S), dan Sukuk Dana Haji Indonesia (SDHI). Pemerintah juga telah mengembangkan 4 jenis struktur akad sukuk, yaitu Ijarah Sale and Lase Back, SBSN Ijarah al Khadamat, SBSN Ijarah Asset to be Leased, dan SBSN Wakalah. Sesuai dengan kaidah syariah, sukuk negara mensyaratkan adanya jaminan (underlaying assset) dan fatwa serta opini syariah Majelis Ulama Indonesia (MUI). Aset yang dapat dijadikan jaminan oleh sukuk harus mempunyai nilai ekonomis atau memiliki aliran penerimaan kas untuk menghindari terjadinya transaksi “money for money” atau transaksi uang dengan uang yang diharamkan agama. Underlaying Asset SBSN dapat berupa Barang Milik Negara (BMN), Proyek/kegiatan, jasa layanan haji, atau kombinasi dari ketiga asset tersebut.

Selain itu, terdapat rencana penerbitan Waqf-Linked Sukuk yang masih terus diproses oleh pemerintah. Hingga Juli 2019, pemerintah telah menerbitkan 11 seri sukuk ritel dan 4 seri sukuk tabungan dengan total akumulasi penerbitan masing-masing mencapai Rp 165,8 triliun dan Rp 13,3 triliun, serta mencakup total investor masing-masing sebanyak 278.390 orang dan 54.275 orang. Peningkatan jumlah milenial sebagai investor SBN ritel merupakan hal yang menggembirakan karena generasi millenial merupakan generasi yang ‘melek’ informasi.

Dalam perjalanannya, selain untuk program pembangunan infrastruktur, program menjaga kelestarian lingkungan hidup menjadi salah satu fokus pemerintah dalam pembangunan dan sukuk menjadi sarana pemerintah dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup. Untuk pertama kalinya pada tahun 2018, pemerintah Indonesia menerbitkan Green Global Sukuk sebagai bentuk komitmen dan kepedulian pemerintah atas perubahan iklim dan kelestarian lingkungan. Penerbitan sebanyak USD  miliar tersebut dilakukan pada maret 2018, dan menjadi penerbitan green sukuk pertama kalinya di dunia yang dilakukan oleh negara (the world’s first sovereign green sukuk).

Pada februari 2019, pemerintah kembali menerbitkan Green Sukuk Global senilai total USD 2 miliar. Penerbitan Green Global Sukuk oleh Indonesia  terbukti mampu menarik investor dengan capaian kelebihan permintaan masing-masing sebanyak 2,5 kali dan 3,8 kali. Tidak hanya itu, berbagai prestasi anatara lain adalah Green Bond Pioneer Award dari Climate Bond Initiative; Sovereign Deal of The Year dan Deal of The Year dari Islamic Financing News; Asia Pasific Green/SRI Bond Deal of The Year dari International Financing Review Asia, serta Most Innovative Debt Management Office (DMO) Issuer of Sovereign Sukuk pada acara London Sukuk Summit. Diterimanya penghargaan tersebut menunjukkan apresiasi dunia internasional atas komitmen dan kontribusi pemerintah dalam mengembangkan pasar keuangan syariah di dunia serta upaya pemerintah dalam mengatasi perubahan iklim, yang diwujudkan melaui penerbitan instrumen pembiayaan yang inovatif dan berkelanjutan. (M.Huda)

Sumber: APBN KITA; Kinerja dan Fakta (Kemenkeu), Edisi Agustus 2019

Leave a Comment