Laut Natuna Memanas, Apa yang Sedang Terjadi?

Beberapa minggu yang lalu, kita diributkan oleh isu yang masih hangat hingga hari ini, yaitu soal klaim sepihak yang dilakukan Tiongkok atas kekuasaan di daerah Perairan Natuna. Sebenarnya apa yang menjadi landasan mereka dalam melakukan klaim sepihak Perairan Natuna, bukan kah dengan klaim sepihak yang dilakukan Tiongkok akan merugikan Indonesia dalam segi ekonomi maupun segi lain nya. Dalam artikel ini akan kita bahas tentang permasalahan diatas.

Pada Kamis lalu, Komando Armada I TNI Angkatan Laut melaporkan adanya kapal nelayan Tiongkok yang memasuki wilayah Laut Natuna, yang di perparah dengan adanya kapal coast guard yang mengawal para kapal Tiongkok dalam mengambil kekayaan laut yang berupa ikan di Perairan Natuna. ini menunjukan bahwa seakan-akan wilayah tersebut berada di wilayah kekuasaan Tiongkok.

Akibat dari tindakan itu, beberapa kapal perang TNI Angkatan Laut mencegat kapal-kapal Tiongkok dan mengawalnya keluar dari wilayah Natuna. Pemerintah juga memprotes melalui pernyataan resmi dari Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Cina.

Batas laut ZEE Indonesia menganut pada hukum International yaitu ketetapan UNCLOS 1982, yang juga ketetapan tersebut diakui oleh China sendiri pada waktu itu. Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi mengatakan selama puluhan tahun Laut Natuna adalah milik Indonesia. Hal ini sesuai dengan ketetapan United Nations Convention for The Law of The Sea (UNCLOS) atau konvensi Hukum Laut PBB pada 1982.

Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi menanggapi atas klaim sepihak yang dilakukan oleh China

Atas dasar itu, Indonesia tidak akan mengakui klaim sepihak Tiongkok atas wilayah perairan tersebut, “Kami mendesak Tiongkok untuk menghormati keputusan UNCLOS 1982,” ujar Retno di Jakarta, Jumat (3/1).

Sedangkan China mengaku bahwa wilayah Laut Natuna merupakan bagian dari kekuasaan negaranya, karena mereka menganut dengan apa yang disebut nine dash line. Nine dash line adalah sembilan titik imaginer yang menjadi dasar bagi China, dengan dasar historis, untuk mengklaim wilayah Laut China Selatan. Titik-titik ini dibuat secara sepihak oleh China tanpa melalui konvensi hukum laut internasional di bawah PBB atau UNCLOS 1982 di mana China tercatat sebagai negara yang ikut menandatanganinya.

Nine Dash Line awalnya muncul di peta China sebagai 11 Dash Line pada tahun 1947. Kala itu, angkatan laut Republik China menguasai beberapa pulau di Laut China Selatan yang telah diduduki oleh Jepang selama Perang Dunia Kedua. Setelah Republik Rakyat China didirikan pada tahun 1949 dan pasukan Kuomintang melarikan diri ke Taiwan, pemerintah komunis menyatakan dirinya sebagai satu-satunya perwakilan sah China dan mewarisi semua klaim maritim di wilayah tersebut.

Klaim sepihak yang dilakukan oleh China didasarkan oleh hukum yang mereka buat sendiri, yang dinamakan nine dash line.

China berpendapat bahwa perairan itu adalah wilayah penangkapan ikan tradisional nelayan China sejak ribuan tahun lalu. Dengan langsung pernyataan China ini ditolak mentah-mentah oleh pemerintah Indonesia. Menurut Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi, wilayah ZEE Indonesia telah ditetapkan oleh hukum internasional yaitu melalui UNCLOS 1982.

“Indonesia tidak pernah akan mengakui Nine-Dash Line, klaim sepihak yang dilakukan oleh Tiongkok, dan tidak memiliki alasan hukum yang diakui oleh hukum Internasional terutama UNCLOS 1982,” tegas Retno.

Sumber daya alam yang begitu melimpah di wilayah Laut Natuna

Banyak kerugian akan terjadi jika Perairan Natuna lepas dari tangan Republik Indonesia, salah satu kerugian secara ekonomi, karena Perairan Natuna memiliki banyak sumber daya alam yang sangat melimpah, dan juga di wilayah Perairan Natuna memiliki banyak cadangan minyak sangat melimpah. Di samping itu harga diri bangsa kita telah terinjak-injak dengan pelanggaran teritorial oleh China di wilayah Natuna.

Pemerintah sedang melakukan berbagai cara untuk mempertahankan wilayah Perairan Natuna dengan segala cara, melalui jalur diplomasi hingga jalur militer, kita sebagai rakyat Indonesia juga turut berjuang melalui mengetahui sejarah bagaimana Laut Natuna bisa menjadi bagian dari Indonesia, sehingga kita tidak terbodohi oleh sumber-sumber yang menyesatkan.

Rayhan Ahmad Zaki, 12 Januari 2020, Ponorogo

Leave a Comment