Industri Berorientasi Ekspor: “Making Industry 4.0”

Hingga tahun 2019, industri manufaktur masih menjadi sektor yang memberikan kontribusi terbesar untuk pertumbuhan PDB (Produk Domestik Bruto) Indonesia. Hal ini juga sejalan dengan tren perdagangan Indonesia, dimana produk yang dihasilkan oleh industri manufaktur termasuk dalam posisi teratas untuk diekspor ke luar negeri. Namun, bila dilihat dari neraca perdagangan, Indonesia masih mengalami defisit. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia menetapkan industri prioritas yang berorientasi ekspor dengan tujuan untuk mendorong ekspor hingga dapat mengurangi defisit neraca perdagangan.

Hingga tahun 2019, industri manufaktur masih menjadi sektor yang memberikan kontribusi terbesar untuk pertumbuhan PDB Indonesia. Hal ini juga sejalan dengan tren perdagangan Indonesia, dimana produk yang dihasilkan oleh industri manufaktur termasuk dalam posisi teratas untuk diekspor ke luar negeri. Namun, bila dilihat dari neraca perdagangan, Indonesia masih mengalami defisit. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia menetapkan industri prioritas yang berorientasi ekspor dengan tujuan untuk mendorong ekspor hingga dapat mengurangi defisit neraca perdagangan.

Kelompok industri yang telah ditetapkan pemerintah sebagai industri prioritas yang berorientasi ekspor dalam ‘making industry 4.0’ adalah industri makanan dan minuman, industri tekstil dan industri kimia. Sementara itu, kelompok industri lainnya (non 4.0) yang dapat berpotensi mendorong ekspor antara lain adalah industri perikanan, industri permesinan umum, dan industri lainnya (furniture, prouk kayu dan kertas, peralatan kesehatan dan sepeda).

Industri prioritas berorientasi ekspor dalam ‘making industry 4.0

Setelah kelompok industri yang berorientasi ekspor ditetapkan, selanjutnya pemerintah menerapkan strategi kebijakan untuk mendorong ekspor baik dalam jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang. Kebijakan jangka pendek yang dilakukan adalah dengan penyederhanaan prosedur ekspor, pengurangan larangan terbatas ekspor, dan kajian efektivitas fasilitas Kawasan Berikat dan KITE (Kemudahan Impor Tujuan Ekspor). Sementra itu untuk kebijakan jangka menengah-panjang dilakukan melalui penguatan struktur industri brorientasi ekspor, pengembangan produk-produk unggulan, perluasan akses pasar ke pasar non tradisional, pemberian fasilitas pembiayaan ekspor serta peningkatan keterampilan tenaga kerja dibidang ekspor.

Sampai dengan triwulan I tahun 2019, telah dilakukan identifikasi awal terhadap industri tekstil dan produk tekstil (TPT), industri perikanan, serta industri otomotif berdasarkan kesesuaian kebutuhan negara tujuan dan nilai Revealed Comparative Advantage (RCA). Selain itu, pemerintah juga telah melakukan serangkaian kebijakan mendorong ekspor dengan mengatasi hambatan produksi dan hambatan prosedural ekspor.

Industri non 4.0 yang dapat berpotensi mendorong ekspor

Dalam rangka mengatasi permasalahan produksi pada industri TPT, pemerintah melakukan revisi Permendag No. 31/2016 terkait pembahasan kemudahan impor bahan baku berupa potongan kain perca dan scrap plastik, revisi lampiran Permendag No. 118 tahun 2018 terkait penambahan umur teknis mesin tekstil bekas dari 20 tahun menjadi 30 tahun, penurunan tarif listrik dan gas, peningkatan produktivitas tenaga kerja melalui pelatihan dan vokasi, dan penyesuaian Upah Minimum Regional Kabupaten/kota (UMR/UMSK). Sementara hambatan procedural ekspor ke negara Jerman, Jepang, Inggris, Perancis, Italia, Spanyol, dan Hongkong (tradisional dan non tradisional).

Sedangkan untuk industri otomotif, hambatan produksi diatasi melalui revisi PP no 22/2014 terkait penyesuaian tarif PPnBM berdasarkan kategori, emisi, kapasitas mesin (cc) sehingga diharapkan produksi dalam negeri yang dihasilkan sesuai dengan permintaan global. Untuk hambatan prosedural ekspor industri otomotif diatasi melalui perluasan akses pasar non tradisional terutama ke negara Amerika Latin dan Afrika, serta dengan pemberian insentif bagi industri otomotif yang memanfaatkan Kawasan Berikat dan fasilitas KITE.

Strategi kebijakan untuk mendorong ekspor

Kebijakan lain yang dilakukan untuk meningkatkan ekspor adalah penyederhanaan prosedur untuk mengurangi biaya dan wktu. Strategi tersebut diimplemetasikan melalui kebijakan: (1) pengurangan komoditas yang wajib memiliki laporan surveyor, (2) pengurangan larangan terbatas lainnya (eksportir terdaftar, surat pemberitahuan ekspor, dan tempat penimbunan pabean), (3) fasilitas penerbitan surat keterangan asal yang tidak lagi memerlukan legalisasi Kemenlu, dan (4) efesiensi logistik. (M.Huda)

Sumber:Outlook Perekonomian Indonesia 2019, Mei 2019

Leave a Comment