DJBC:”do more with less”

oleh: Nurul Anggesti Merdayanti

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara yang memiliki letak yang sangat strategis karena berada diantara dua samudera dan dua benua,  oleh karenanya sejak dahulu Indonesia merupakan daerah perdagangan yang cukup ramai dan berperan aktif dalam perdagangan Internasional.  Hal tersebut menjadikan potensi yang  luar  biasa  dalam perkembangan ekonomi Nasional. Salah satu cara masyarakat Indonesia untuk meningkatkan penerimaan negara adalah dengan melakukan Import dan eksport

Perkembangan perdagangan Internasional saat ini baik yang menyangkut di  bidang  import maupun eksport mengalami kemajuan yang pesat. Kemajuan inilah yang  menuntut  diadakannya suatu sistem dan pro kepabeanan yang lebih efektif dan efisien serta mampu meningkatkan kelancaran arus barang dan dokumen atau dengan kata lain masalah birokrasi di bidang kepabeanan yang berbelit-belit merupakan permasalahan yang  nantinya akan  semakin  tidak populer.

Adanya kondisi tersebut, tentunya tidak  terlepas dari peran pemerintah untuk terus melakukan berbagai kebijakan di bidang ekonomi terutama dalam meningkatkan pertumbuhan perekonomian nasional. Dengan adanya berbagai prakarsa  bilateral, regional, dan multilateral di bidang perdagangan yang semakin diwarnai dengan  liberalisasi  dan  globalisasi perdagangan dan investasi  akan  menjadikan permasalahan  perdagangan  akan  menjadi  semakin rumit.

logo DJBC

Perubahan-perubahan pada pola perdagangan internasional yang menggejala saat ini  menjadikan peluang bagi negara-negara maju untuk memenangkan persaingan pasar. Di samping  itu,  pola  perdagangan juga akan berubah pada konteks Boederless World, atau paling tidak pada nuansa liberalisasi perdagangan dan investasi dimana barriers atas perdagangan menjadi semakin tabu.

Pemberlakuan UU No. 10/1995 tentang Kepabeanan juga telah memberikan konsekuensi logis bagi DJBC (Direktorat Jendral Bes dan Cukai) berupa kewenangan semakin besar sebagai institusi pemerintah untuk dapat memainkan perannya sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi yang diberikan, yang mana kewenangan yang semakin besar ini pada dasarnya adalah keinginan dari para pengguna jasa internasional yang  notabene  kewenangan  tersebut  adalah kewenangan Customs yang universal, serta merupakan konsekuensi logis atas keikutsetaan Indonesia dalam meratifikasi  GATT  Agreement maupun AFTA, APEC dan lain-lain.

Dengan beralihnya fungsi dan misi tax Collector menjadi Trade  Facilitator,  maka  sebagai  institusi global, DJBC harus mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat umum yang bercirikan save time, save cost, safety, dan simple. Semua ciri tersebut harus menjadi bagian yang integral dari sistem dan prosedur kepabeanan, jika DJBC ingin berperan dalam upaya pembangunan ekonomi secara umum dalam era persaingan yang semakin tajam, era liberalisasi perdagangan dan investasi.

Semakin  beragamnya   sentra-sentra   pelayanan baik dari segi perlindungan  terhadap  Intellectual Properly Rights, anti dumping, anti subsidi , self assessment, DJBC diharapkan diharapkan dapat  do  more with less (berbuat lebih banyak dengan biaya yang rendah). Kerangka dasar dalam totalitas pelayanan ini bersumber pada fenomena speed dan flexibility sebagai formula penting. Hal yang terpenting adalah bagaimana mengubah misi masa lalu yang dominan bahwa revenue collection dan law enforcement akan selalu mengakibatkan terhambatnya arus barang sehingga akan menimbulkan High Cost Economy yang konsekuensinya mengakibatkan produk-produk dalam negeri tidak mampu bersaing  di area perdagangan Internasional. Selain itu perlu diketahui bahwa business operation akan semakin tergantung pada performance Customs.

Kegagalan Bea Cukai dalam menekan High Cost economy bukan hanya mengakibatkan pada kegagalan ekonomi Indonesia untuk menjerat opportunity, mengubah keuntungan komparatif menjadi keuntungan kompetitif, tapi juga secara substansial dapat mengakibatkan larinya  para  investor  yang  awalnya  akan melakukan investasi di  Indonesia dengan segala implikasi negatif lainnya.

Sebagai produk  hukum  nasional  yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945,  maka bentuk UU Kepabeanan yang bersifat praktif dan antisipatif ini sangatlah sederhana namun memiliki jangkauan  yang lebih luas dalam mengatisipasi terhadap perkembangan perdagangan Internasional. Hal-hal baru kemudahan di bidang kepabeanan juga diatur seperti penerapan self Assessment dan Post entry Audit yang merupakan  back up sistem atas sistem Self Assessment, post Audit yang tidak lain bertujuan  untuk  mengetahui  tingkat kepatuhan dari para pengguna jasa  juga  mampu berperan  ganda  mengoptimalkan   penerimaan  negara dan meningkatkan kelancaran arus barang. (ed.M.Huda)

Leave a Comment